Vol 6 No 1 (2019): Menyambut Pesta Demokrasi

Sebuah kebijakan publik sejatinya tidak berisi keberpihakan pada kelompok tertentu yang mendiskriminasikan kelompok lain. Kebijakan publik merupakan aturan bersama yang dihasilkan dari konsensus bersama, terlebih lagi untuk Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Mempromosikan kebijakan yang bertujuan mengintervensi ruang privat atau individu sebagai wujud keberpihakan pada individu atau kelompok tertentu mestinya tidak boleh terjadi jika perumusan kebijakan dilakukan berlandaskan pada Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika yang antidiskriminasi.
Diterbitkan:
2019-06-11
Editorial
Artikel
-
Evaluasi terhadap Rumusan RUU Permusikan
Abstract View : 507 times PDF View : 159 times -
Hasrat Ekonomi Politisi dan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2019
Abstract View : 809 times PDF View : 379 times -
Menjadi Manusia Indonesia yang Otentik: Belajar dari Hans Kung
Abstract View : 428 times PDF View : 180 times -
Reposisi Paradigma terhadap Alam Semesta: Tawaran Refleksi Filosofis dan Teologis
Abstract View : 616 times PDF View : 384 times -
Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi
Abstract View : 2539 times PDF View : 1109 times